Menimbang

:

a.    bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  ditentukan bahwa  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  di  setiap Badan  Publik  wajib  melakukan  pengujian  tentang  konsekuensi dengan   seksama   dan   penuh   ketelitian   sebelum   menyatakan Informasi  Publik  tertentu  dikecualikan  untuk  diakses  oleh  setiap orang;

b.   bahwa untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  cepat,  tepat,  dan sederhana  dalam  pengelolaan  dan  menyebarluaskan  informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c.    bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  a  dan  huruf  b  perlu  menetapkan  keputusan  Kepala  Desa tentang  Informasi   Publik  yang  Dikecualikan  di   Lingkungan Desa Bulo.

Mengingat

:

1.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.     Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5.     Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

6.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 11);

14.  Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 253/IV/ 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu/ Pelaksana Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

15.  Peraturan Desa Bulo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Desa (Lembaran Desa Bulo Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

:

:

:

:

Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Desa Bulo dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO,KECAMATAN PANCA RIJANG

NOMOR

TANGGAL

:

:

23/DB/IX/2023

6 SEPTEMBER 2023

TENTANG

:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA BULO.

Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

(berisi informasi tertentu yang dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

(berisi  uraian  konsekuensi/pertimbangannya)

(disebutkan jangka waktunya)

           Dibuka

              Ditutup

Sistem keamanan website (user name & password)

-          UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b

-          UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30

Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses

Melindungi/mengamankan Data

Selama sistem digunakan

Data Pribadi Kependudukan

1.Nomor Induk Kependudukan

2. Nomor Kartu Keluarga.

3. Salinan KTP

4. Salinan KK

-          Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 22, Pasal 2 huruf c, Pasal 8 Ayat 1 Huruf e 

-          UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H

-          UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transasksi Elektronik Pasal 26

-          Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 35 dan pasal 36

Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan & pencurian data) yang dapat merugikan kepentingan pemilik data.

Melindungi/mengamankan Data

Selama masih digunakan/berlaku atau ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan

Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu

-          UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H

-          UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transasksi Elektronik Pasal 26

Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang

Menjaga rahasia pribadi seseorang

Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

Dokumen Penyelesaian Sengketa/Konflik dan Dokumentasi Komplik

UUNo. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a

Dapat menghambat proses penegakan hukum

Membantu kelancaran proses penegakan hukum

Sampai dengan diserahkan kepada pihak berwenang

Arsip Surat Tanah :

Surat Jual Beli, Surat Warisan, Surat Hibah serta Nomor Surat Arsip Tanah

Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Melindungi Kerahasiaan Dokumen

Selama masih digunakan/berlaku