PERATURAN DESA BULO

NOMOR  : 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN

( LPPD )

TAHUN ANGGARAN 2021

DESA BULO

KECAMATAN PANCA RIJANG

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DESA BULO

KECAMATAN PANCA RIJANG

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DESA BULO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA ( LPPD )

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

Menimbang : a.   bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 maka untuk mengetahui kondisi keuangan perlu dilakukan Pertanggung Jawaban terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan peraturan Desa.

Mengingat   :  1.    Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;      
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan    ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ).
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ).

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 ).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Tahun Nomor 3 )   
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat desa, Pimpinan dan Anggota BPD ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 )   
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2020 No. 1496;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06);
16. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  Nomor  12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan  Bupati  Sidenreng  Rappang  Nomor  26  Tahun  2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang  Tahun  2021  (Berita  Daerah  Kabupaten  Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan  Bupati  Sidenreng  Rappang  Nomor  42  Tahun  2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang  Tahun  2020 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 45);
21. Peraturan  Desa Bulo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulo Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan  Desa Bulo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulo Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan  Desa Bulo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bulo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulo Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO

DAN

KEPALA DESA BULO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PELAKSANAAN   PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
2. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulo
5. Perangkat Desa adalah Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur Staf, Ungsur Pelaksanaan, dan unsur Wilayah;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat,membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat seta melakukan pengawasan terhadap Penyelaenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa dibenrtuk oleh warga masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat;

Pasal 2

KETENTUAN KHUSUS

TATA CARA LAPORAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun  Anggaran 2021  kepada BPD

BAB  I PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM
2. GAMBARAN UMUM DESA
3. KONDISI GEOGRAFIS
4. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
5. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

1. VISI DAN MISI
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
3. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

1. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Tingkat Pencapaian
4. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Proses Perencanaan Pembangunan
8. Sarana dan Prasarana
9. Permasalahan dan penyelesaaian
10. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN KOTA
11. Pelaksanaan Kegiatan
12. Tingkat pencapaian
13. Realisasi Program Kegiatan
14. Satuan pelaksana kegiatan Desa
15. Data Perangkat Desa
16. Alokasi dan Realisasi Anggaran
17. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
2. Dasar Hukum
3. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
4. Pelaksana Kegiatan
5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
6. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
7. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
8. Sarana dan prasarana
9. Permasalahan dan Penyelesaian
10. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
11. Dasar Hukum
12. Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuankan
13. Sumber Dan Jumlah Anggaran
14. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

1. KERJA SAMA ANTARA DESA
2. Desa yang diajak Kerja Sama
3. Dasar Hukum
4. Bidang Kerja Sama
5. Nama Kegiatan
6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
7. Data Perangkat Desa
8. Sumber dan Jumlah Anggaran
9. Jangka Waktu Kerja Sama
10. Hasil Kerja Sama

10.Permaslahan dan Penyelesaian

1. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
2. Mitra yang diajak Kerjasama
3. Dasar Hukum
4. Bidang Kerjasama
5. Nama Kegiatan
6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerja Sama
9. Hasil Kerja Sama
10. Permaslahan dan Penyelesaian
11. BATAS DESA
12. Sengketa Batas Desa
13. Penyelesaian yang dilakukan
14. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
15. Data Perangkat Desa
16. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
17. Bencana yang terjadi dan penaggulangannya
18. Status Bencana
19. Sumber dan Jumlah Anggaran
20. Antisipasi Desa
21. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
22. Kelembagaan yang dibentuk
23. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
24. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
25. Gangguan yang terjadi
26. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
27. Penaggulangan dan kendalanaya
28. Keikut sertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangannya
29. Sumber dan Jumlah Anggaran

                   SARAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulo.     

Ditetapkan di BULO

Pada Tanggal       Februari 2022

KEPALA DESA BULO

         ttd

ANDI RIFAI M.S.Hi

Di Undangkan di Bulo

Pada Tanggal       Februari 2022

SEKRETARIS DESA BULO

               ttd

MUHAMMAD AKSAR T.

LEMBARAN DESA BULO TAHUN 2022 NOMOR 1